Secara pribadi saya tidak ada hubungan emosional apa-apa dengan salah seorang anggota Satgas Mafia Hukum, Deni Indrayana. Akan tetapi saya bisa memaklumi bagaimana luapan kekecewaan beliau atas kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia yang sekian kali memberikan pencitraan buruk kepada masyarakat. Dari berbagai kasus yang sudah terungkap melalui media ternyata mafia hukum itu benar-benar terbukti dan memperhatikan cara-cara penyimpangan yang terjadi sungguh sangat mengerikan.
Oleh karena ini pula, maka garapan skala prioritas kepemimpinan SBY pada periode 2 ini yang seharusnya lebih fokus pada janji-janji politiknya tentang kesejahteraan rakyat. Akan tetapi semua pihak tersita perhatiannya kepada kasus kriminalisasi KPK hingga kasus penggelapan pajak.Dengan munculnya informasi tentang paspor pelesiran Gayus ke Luar Negeri di akun twitter pribadinya Deni Indrayana, jelas hal ini mengundang kontoversial. Mengapa informasi itu justru tersebar secara luas di dunia maya? Bukankah dia bisa melengkapi laporannya melalui Satgas Mafia Hukum?
Hikmah pertama yang muncul adalah respon positif dari Pak Patrialis Akbar, Menkuham. Beliau dengan 'jentel' segera mengakui bahwa di jajaran Kementerian Hukum dan HAM masih banyak kebobrokan. Pengakuan seperti ini perlu diadopsi sebagai budaya bangsa yang perlu dimasyarakatkan. Artinya, tidak mentang-mentang merasa dipojokkan lalu balik menyerang dengan merekayasa hukum yang ada.
Pesan dan 'kekesalan' yang ingin diungkapkan oleh Deni Indrayana menurut hemat saya, ia ingin menyerahkan kepada masyarakat luas tentang penilaian penyelenggaraan hukum yang selama ini sangat memprihatinkan. Dan ternyata pola ini cukup efektif, mengingat baru saja masyarakat luas terperanjat kaget, maka para pejabat penegak hukum tampak linglung dan sempoyongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar